Siaran Pers FORPA-BD :Tolak Pembohongan Publik JWW-HMS di Pilgub Papua Tahun 2018

Siaran Pers

No : 02/V/2018

Tolak Pembohongan Publik JWW-HMS di Pilgub Papua Tahun 2018

Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Tahun 2018 saat ini telah memasuki tahapan kampanye (kampanye terbuka, kampanye terbatas dan debat kandidat) yang mana hanya diikuti oleh dua pasangan calon : Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) dan (Jhon) Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JWW-HMS). Pasangan LUKMEN yang sebelumnya menjabat pada periode 2013-2018 diusung oleh 9 Partai Politik yaitu Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, PKPI, PAN, PKB, PKS dan PPP. Sedangkan pasangan JWW-HMS diusung oleh 2 Partai Politik yaitu PDIP dan Gerindra.

Tema kampanye dan janji politik Pasangan LUKMEN terlihat lebih fokus pada ‘melanjutkan’ apa yang sudah dilakukan selama masa kepemimpinan mereka sebelumnya di berbagai bidang. Sementara Tema Kampanye dan janji politik Pasangan JWW-HMS lebih merupakan rencana baru dan beberapa janjinya terlihat akan turut melengkapi apa yang sudah dilakukan pasangan LUKMEN selama memimpin Papua Periode 2013-2018. Baca lebih lanjut

Iklan

Siaran Pers FORPA-BD : Tolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao

Siaran Pers
No : 01/II/2018

Tolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan PT Aditya telah merencanakan Pembangunan Bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kao, Distrik Waropko dan Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Proyek yang direncanakan berskala nasional ini bukan merupakan program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, karena berdasarkan data yang kami peroleh dari Ditjen SDA Kementerian PUPR, Pembangunan Bendungan berskala nasional tahun 2014-2019 hanya berjumlah 65 Bendungan. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2018, Ditjen SDA merencanakan pembangunan 11 Bendungan baru yaitu Bendungan Telagawaja, Mbay, Manikin, Randugunting, Sadawarna, Tiro, Bulango Hulu, Meninting, Bagong, Rukoh dan Baliem. Sedangkan untuk TA 2019 Ditjen SDA merencanakan pembangunan 8 Bendungan baru yaitu Bendungan Jragung, Matenggeng, Lambakan, Rokan Kiri, Pelosika, Jenelata, Kolhua dan Riam Kiwa. Ini artinya, Bendungan Sungai Kao tidak masuk dalam daftar Bendungan skala nasional yang akan dibangun pada TA 2018 maupun TA 2019.

Dengan demikian, Perencanaan Pembangunan Bendungan untuk PLTA Sungai Kao dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua bekerjasama dengan PT Aditya yang perencanaannya akan diusulkan ke Ditjen SDA Kementerian PUPR untuk dibangun menggunakan sumber dana dari APBN. Rencana ini diumumkan pada akhir tahun 2017 lalu oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Merauke Nimbrot Rumaropen. PLTA yang direncanakan berkapasitas 65,13 Megawatt ini dikampanyekan akan memasok listrik dan air bersih untuk Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Baca lebih lanjut

10 Tahun SBY, Perampasan Tanah Marak

sby_rampas_tanahSejak pemerintahan diktator Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan reformasi agraria pada hakekatnya sama. Yang membedakan hanya bungkusnya, namun pada pokoknya menipu.

Zaman Soeharto, program itu bernama Revolusi Hijau, sedang di era Yudhoyono program itu disebut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Tak lama kemudian ini berganti menjadi Program Pembaruan Agraria Nasional.

Namun, kata Ali Paganum, kenyataannya program tersebut adalah perampasan tanah. Bahkan perampasan tanah pada zaman Yudhoyono terbesar kedua setelah Soeharto. Baca lebih lanjut

Kementerian Hukum dan HAM Diminta Bereskan UU Masyarakat Adat

01 Masyarakat adatAliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi koordinator dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang sedang dibahas DPR.

“Kami minta pembahasan dipimpin Kementerian Hukum dan HAM, bukan Kementerian Kehutanan sebab lembaga ini yang paling bermasalah dengan masyarakat adat,” kata Sekretaris Jendral AMAN, Abdon Nababan di Jakarta, siang tadi.

Ia mengatakan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merupakan dua kementerian yang banyak berkonflik dengan masyarakat adat.

Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang saat ini dikoordinir oleh dua kementerian ini berjalan lamban. Baca lebih lanjut

Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

humaHutan adat bagi masyarakat hukum adat menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat yang telah menopang kehidupan kesehariannya, sekaligus titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, tatkala negara justru mengingkari keberadaannya. Hutan menyediakan aneka macam kebutuhan hidup bagi masyarakat hukum adat. Hutan juga menjadi sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati masyarakat hukum adat yang mereka rawat dan jaga sejak dahulu kala. Baca lebih lanjut